Pimpinan DPR Terima Usulan Hak Angket

13 Februari 2017 22:54
Pimpinan DPR Terima Usulan Hak Angket. (foto: ist)

INIKATA.com – Pimpinan DPR RI menerima perwakilan empat fraksi yang menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal menyandang status terdakwa kasus penodaan agama. Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Pengaktifan kembali Basuki sebagai Gubernur DKI dinilai janggal dan melanggar sejumlah aturan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mengatakan pihaknya menerima usulan hak angket yang telah ditandangani setidaknya oleh 90 Anggota Dewan lintas fraksi. Menurutnya, hal itu sudah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pengunaan hak angket.

“Dari usul inisiatif ini, sudah mencukupi syarat. Syaratnya adalah minimal 25 Anggota dan lebih dari 1 fraksi. Saat ini sudah ada 90 Anggota dan 4 fraksi Kami atas nama Pimpinan, akan meneruskan pada mekanisme yang berlaku,” kata Fadli, usai menerima usulan hak angket di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02/3017).

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, usulan ini terlebih dahulu akan disampaikan di Rapat Pimpinan, untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus), dan kemudian diagendakan pada Rapat Paripurna.

“Jika Paripurna telah menggulirkan ini, maka nanti akan menjadi Pansus yang bisa menyelidiki tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah, UU KUHP, maupun UU lain, bahkan konstitusi,” tegas Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun berharap Anggota Dewan lain untuk berpartisipasi dalam angket itu. “Mudah-mudahan akan lebih banyak Anggota maupun dari fraksi lain untuk ikut menandatangani inisiatif untuk hak angket tentang pengaktifan lagi Ahok sebagai Gubernur dengan status terdakwa,” tutup Fadli.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (F-PKS) pun memastikan syarat penggunaan hak angket ini sudah dipenuhi. “Kalau mau dilihat hasilnya, nanti di Paripurna, ketika sudah dibacakan, akan didukung atau tidak oleh seluruh Anggota Dewan,” imbuh politisi asal dapil NTB itu.

Sementara Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-PD) juga memastikan, Bamus akan segera mengagendakan pembahasan untuk usulan ini. “Kemudian diproses, diagendakan Paripurna, dan dibacakan di hadapan Anggota Dewan,” ujar politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Fandi Utomo mewakili Fraksi Partai Demokrat melaporkan, usulan ini sudah ditandatangani oleh Fraksi Gerindra sebanyak 22 Anggota, Fraksi Partai Demokrat sebanyak 42 Anggota, Fraksi PAN 10 Anggota dan Fraksi PKS sebanyak 16 Anggota. Tanda tangan mulai dikumpulkan sejak pagi hari. “Atas nama empat fraksi ini, mohon kiranya pimpinan bisa meneruskan ke tahapan selanjutnya,” kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Berikutnya, perwakilan F-PKS, Anggota Komisi II Al Muzzamil Yusuf mengatakan bahwa hak angket sebagai salah satu dari fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan. Karena ada dugaan kuat pelanggaran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU No 10 Tahun 2016.

“Selain itu dalam Sumpah Presiden di pasal 9 disebutkan akan sepenuhnya menjalankan UUD 1945. Dalam konteks itu, konstitusi ada hak angket dalam pelanggaran undang-undang. Ini bagian semangat demokrasi kita,” tegas politisi asal dapil Lampung itu. (**)